Dompu – Terkait rencana Pembangunan Batalion Ketahanan Pangan TNI Angkatan Darat di Kawasan Usaha Pelepasan Ternak Dooncanga, Puluhan Petani Peternak Kawasan Doroncanga Kecamatan Pekat mendatangi Pemerintah Kabupaten Dompu.
Kedatangan mereka guna melakukan audiensi dengan Jajaran Pemerintah Kabupaten Dompu, Kamis (25/09/25) di Ruang Rapat Bupati Dompu.
Para petani dimaksud hadir menyampaikan aspirasi agar usaha peternakan yang sudah dilakukan secara turun temurun tidak diabaikan dengan adanya rencana Pembangunan Batalion Ketahanan Pangan TNI Angkatan Darat di Kawasan Usaha Pelepasan Ternak Dooncanga.
Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE dalam audiensi tersebut di dampingi Dandim 1614/Dompu, Letkol Czi Janu Hendarto, S.E., Kapolres Dompu, AKBP Sodikin Fahrojin Nur, Perwakilan Kejari, Joni Eko Waluyo, SH., dan Sekertaris Daerah, Gatot Gunawan, SKM., M.MKes.
Hadir juga Staf Ahli Bupati, Plt. Asisten Administrasi Umum, Kaban Kesbangpoldagri, Kadis Lingkungan Hidup, Kaban BPKAD, Perwakilan Bappeda dan Litbang, PUPR, Disnakwan, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi dan SDA, Kabag Pembangunan, Kabag Organisasi dan Tatalaksana, Camat Kempo, Sekertaris Camat Pekat, dan para pejabat teras lainnya.
Bupati Dompu dalam arahannya menyampaikan harapannya kepada seluruh lapisan masyarakat Dompu untuk dapat mendukung rencana pembangunan batalion ketahanan pangan TNI Angkatan Darat yang berlokasi di Doroncanga.
Menurut Bupati pembangunan batalion dimaksud merupakan kepentingan negara yang harus diamankan oleh Pemerintah Daerah.
“Kita tidak boleh menolak rencana pembangunan batalion tersebut karena itu merupakan kepentingan negara (nasional) yang dalam aktivitasnya untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat”, jelasnya.
Bupati Bambang Firdaus dalam kesempatan ini juga mengatakan di satu sisi sebagai Bupati dirinya harus bisa mengakomodir harapan dan kemauan masyarakat dalam hal ini para petani ternak di kawasan Doroncanga dan pada sisi yang lain juga tidak boleh menolak kebijakan atau kepentingan negara untuk membangun batalion di Kecamatan Pekat.
“Terkait dengan kedua persoalan tersebut Kepentingan negara dan kepentingan masyarakat harus bisa berjalan tanpa harus mengorbankan salah satu dari kepentingan itu atau kedua kepentingan tersebut bisa diakomodir secara bersama”, ucapnya.
Ditambahkan Bupati untuk kepentingan negara kita semua harus bisa membantu dan mendukung rencana pembangunan batalion dimaksud dan dalam kesempatan yang baik ini mari bersama berdiskusi dalam suasana yang hangat, sejuk, damai dan penuh kekeluargaan.
Disela waktu perwakilan kelompok peternak yang beraudiensi diantaranya Muksin, Sanusi, Drs. H. Aleksander dan Ulya Ramadhani secara bergantian menyampaikan aspirasinya.
Secara umum dalam penyampaiannya Muksin, Sanusi, dan Drs. H. Aleksander dan Ulya Ramadhani dalam aspirasinya menyebut adanya beberapa persoalan yang sering menjadi pemicu munculnya banyak masalah di seputaran Areal Pelepasan Ternak Doroncanga sehingga keadaan dimaksud mengganggu aktivitas para petani peternak.
Pada umumnya sebagaimana yang disampaikan wakil para petani dalam audiensi yang berlangsung para petani peternak mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk membangun batalion dilahan pelepasan ternak di Doroncanga dan menurut mereka keberadaan batalion tersebut berdampak multi efek bagi masyarakat Dompu.
Diantara persoalan yang menjadi aspirasi peternak yang perlu mendapat atensi dari pemerintah daerah menurut para petani peternak di Areal Pelepasan ternak Doroncanga Kecamatan Pekat saat ini secara sepihak muncul beberapa oknum yang mengklaim telah memiliki secara pribadi lahan dimaksud sehingga klaim tersebut menutup ruang gerak para petani ternak dalam mengembangkan usahanya.
Masalah lainnya yang juga ikut menjadi aspirasi yang disampaikan para peternak agar Perda Nomor 16 Tahun 2023 yang mengatur areal pelepasan ternak bisa direvisi dengan memuat luasan areal yang sebenarnya tidak hanya dikira-kira seperti yang terjadi selama ini.
Mendengar aspirasi seperti yang disampaikan perwakilan para petani ternak dalam audiensi yang diagendakan Bupati Bambang Firdaus setuju sertifikat yang terbit atas nama pribadi ditertibkan (ditinjau kembali) dengan mengikuti mekanisme peraturan yang ada.
“Terkait penertiban sertifikat dilahan pelepasan ternak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan pribadi saya minta dukungan dan kerjasama dari Anggota Forkopimda, Kapolres, Dandim 1614/Dompu, Kejari dan stakeholder lainnya yang terkait secara bersama-sama membantu sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada untuk menertibkan sertifikat yang terbit atas nama pribadi dilahan pelepasan ternak”, ujarnya.
Areal Doroncanga adalah areal milik bersama seluruh lapisan masyarakat yang merupakan warisan dari alam dan tidak boleh seseorang secara pribadi mengklaim lahan dimaksud sebagai milik pribadinya dan bila ada yang klaim atas nama pribadi itu akan ditertibkan tuturnya menambahkan.
Berikutnya Bupati Bambang Firdaus dalam kesempatan dimaksud juga menyetujui Perda Nomor 6 Tahun 2023 terkait areal pelepasan ternak di areal Doroncanga direvisi kembali terutama untuk penentuan luasan areal yang sesungguhnya dengan mengukur kembali dari titik ordinat serta agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
“Agar tidak berpolemik lagi kedepannya antara petani peternak dengan berbagai pihak berkenaan dengan areal pelepasan ternak tersebut selain penertiban sertifikat atas nama pribadi yang mengklaim kepemilikan lahan di areal pelepasan ternak Perda yang mengatur areal ini juga akan direvisi kembali agar sesuai dengan keadaan sekarang terutama dalam hal kesesuaian luasan, RTRW dan areal pelepasan ternak akan dialihkan di Doro Mboha dari sebelumnya di Doroncanga”, sebutnya.
Mendengar solusi yang diberikan Bupati Bambang Firdaus atas aspirasi yang disampaikannya para petani ternak yang beraudiensi menyatakan kegembiraannya. “Sebagai petani peternak kami merasa gembira dan berbahagia atas solusi yang diberikan Bupati”, ujarnya.
Setelah mendapatkan solusi dari Bupati Dompu para petani peternak yang hadir langsung membubarkan diri dan juga saling berjabat tangan dengan Bupati dan Anggota Forkopimda serta para pejabat yang hadir. (K’wis)
