Dompu – Aksi protes terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram bersubsidi nyaris menyebabkan gangguan arus lalu lintas dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menggugat, Lembaga Pemantau Korupsi (LPK), dan Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi Hukum Indonesia (GEMBOK-HI), melakukan aksi pemblokiran jalan sebagai bentuk kekecewaan atas distribusi LPG yang dinilai tidak merata.
Aksi yang dikoordinir oleh Julkhaidir, Haidunullah, dan Enjel itu melibatkan sekitar 10 orang dan sempat menutup ruas jalan di kawasan Cabang Cakre. Mendapat informasi dari masyarakat, Kapolsek Woja IPTU M. Norkurniawan bersama Kanit Intelkam AIPTU Suryansyah, SH, dan Kanit Samapta AIPTU Sofyan Hadi langsung menuju lokasi kejadian.
“Kapolsek Woja langsung melakukan negosiasi dengan massa aksi. Beliau menegaskan bahwa pemblokiran jalan adalah tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum karena sangat merugikan pengguna jalan lainnya serta berpotensi mengganggu ketertiban umum,” ujar Kasi Humas Polres Dompu IPTU Zuharis, S.H. dalam keterangannya kepada media.
Berbekal pendekatan persuasif dan komunikasi humanis, massa akhirnya bersedia menghentikan pemblokiran dan melanjutkan aksi dalam bentuk dialog terbuka di Kantor Camat Woja bersama perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompu.
Dalam dialog tersebut, massa menyuarakan keresahan masyarakat atas kelangkaan LPG bersubsidi, menjamurnya praktik penjualan dari pangkalan ke pengecer, serta harga yang kerap jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Mereka juga mendesak agar dilakukan inspeksi mendadak terhadap pangkalan-pangkalan yang terindikasi nakal.
Menanggapi hal itu, Camat Woja Edyson, S.H. menjelaskan bahwa tingginya permintaan tidak diimbangi dengan jumlah kuota yang memadai. Hal ini turut dibenarkan oleh Sri Astuti Mulyanti, Kabid Pengawasan Disperindag, yang menyampaikan bahwa kuota LPG 3 Kg untuk Dompu tahun 2025 hanya dipenuhi sebesar 26,36 persen atau sekitar 6.590 metrik ton.
“Kami hanya memiliki kewenangan mengawasi distribusi dari agen ke pangkalan. Jika ada pangkalan yang melanggar, maka kami akan berkoordinasi dengan pihak agen untuk memberikan sanksi berupa teguran hingga pengurangan kuota,” jelasnya.
Kapolsek Woja IPTU M. Norkurniawan melalui Kasi Humas IPTU Zuharis, turut mengimbau agar masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan tidak mengganggu aktivitas umum. Ia juga mendorong adanya revisi data kebutuhan LPG serta edukasi kepada pangkalan agar penjualan tetap sesuai regulasi dan HET yang ditetapkan.
Pertemuan berakhir pukul 13.00 WITA dalam suasana kondusif. Massa menyepakati untuk mengajukan surat pemberitahuan resmi dialog lanjutan kepada pihak terkait dan menyerahkan hasil pertemuan kepada pimpinan Disperindag Dompu.
“Keberhasilan meredam aksi ini menjadi cerminan nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami, Polsek Woja, akan selalu hadir secara preventif dan humanis demi menjaga stabilitas dan kenyamanan warga,” pungkas IPTU Zuharis.(K’wis)
