Warning: Attempt to read property "end" on bool in /home/goldenb2/dompukini.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 36
Dompu – Wakili Bupati Pelaksana Tugas Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra, Khairul Insyan, SE MM, didampingi Pejabat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu mengikuti Rapat Koordinasi via Zoom Meeting Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah secara virtual di ruang rapat Wakil Bupati, Senin (19/8/2025).
Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Ia menekankan pentingnya setiap narasumber menyampaikan poin strategis yang bisa segera ditindaklanjuti untuk menekan inflasi di daerah.
Kemudian Deputi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan bahwa inflasi nasional pada Juli 2025 tercatat sebesar 2,37% (year on year), naik dibandingkan Juni yang sebesar 1,87%. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah beras (0,15%), bawang merah (0,10%), tomat (0,08%), dan cabai rawit (0,08%).
Beras tercatat menyumbang inflasi selama tiga bulan berturut-turut (Mei–Juli 2025). Karena itu, pemerintah diminta mewaspadai tren kenaikan harga beras agar tidak memberi andil lebih besar pada inflasi. Sebaliknya, bawang putih justru menjadi komoditas penyumbang deflasi.
Dari sisi ketersediaan, Kepala Divisi Perencanaan Pelayanan Publik Perum Bulog, Rini Andrida, melaporkan realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) periode Juli–Desember 2025 mencapai 38,8 juta ton. Penyaluran minyak goreng Minyakita juga sudah mencapai 93% per 15 Agustus. Namun, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan agar distribusi beras SPHP lebih merata ke pasar tradisional, karena harga di pasar tersebut masih relatif tinggi.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian, Suwandi, menyoroti harga jagung yang masih berfluktuasi akibat disparitas distribusi antara produsen dan peternak.
Selain isu pangan, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dr. Imran, juga menyampaikan progres program pembangunan 3 juta rumah. Ia mengapresiasi pencapaian pemerintah daerah dalam menerbitkan 100% Perkada Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Imran juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, antara lain memperkuat layanan pengaduan konsumen perumahan, mengalokasikan bantuan rumah layak huni dalam APBD maupun APBDes, serta membebaskan bea (PBG) dan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Kis)
Dompu – Wakili Bupati Pelaksana Tugas Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra, Khairul Insyan, SE MM, didampingi Pejabat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu mengikuti Rapat Koordinasi via Zoom Meeting Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah secara virtual di ruang rapat Wakil Bupati, Senin (19/8/2025).
Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Ia menekankan pentingnya setiap narasumber menyampaikan poin strategis yang bisa segera ditindaklanjuti untuk menekan inflasi di daerah.
Kemudian Deputi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan bahwa inflasi nasional pada Juli 2025 tercatat sebesar 2,37% (year on year), naik dibandingkan Juni yang sebesar 1,87%. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah beras (0,15%), bawang merah (0,10%), tomat (0,08%), dan cabai rawit (0,08%).
Beras tercatat menyumbang inflasi selama tiga bulan berturut-turut (Mei–Juli 2025). Karena itu, pemerintah diminta mewaspadai tren kenaikan harga beras agar tidak memberi andil lebih besar pada inflasi. Sebaliknya, bawang putih justru menjadi komoditas penyumbang deflasi.
Dari sisi ketersediaan, Kepala Divisi Perencanaan Pelayanan Publik Perum Bulog, Rini Andrida, melaporkan realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) periode Juli–Desember 2025 mencapai 38,8 juta ton. Penyaluran minyak goreng Minyakita juga sudah mencapai 93% per 15 Agustus. Namun, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan agar distribusi beras SPHP lebih merata ke pasar tradisional, karena harga di pasar tersebut masih relatif tinggi.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian, Suwandi, menyoroti harga jagung yang masih berfluktuasi akibat disparitas distribusi antara produsen dan peternak.
Selain isu pangan, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dr. Imran, juga menyampaikan progres program pembangunan 3 juta rumah. Ia mengapresiasi pencapaian pemerintah daerah dalam menerbitkan 100% Perkada Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Imran juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, antara lain memperkuat layanan pengaduan konsumen perumahan, mengalokasikan bantuan rumah layak huni dalam APBD maupun APBDes, serta membebaskan bea (PBG) dan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Kis)
