Dompu – Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE menerima audiensi dialog terbuka Organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Cabang Dompu, di Ruang Rapat Bupati Jum’at (16/05/25).
Hadir mendampingi Bupati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dikpora, Kadis Pertanian dan Perkebunan, Kadis Sosial, Satgas Pangan Polres Dompu, Kabag Ekonomi dan SDA, Kabid Perencanaan Ekonomi Bappeda Dompu, Bulog serta elemen penting lainnya.
Adapun tuntutan yang disampaikan LMND, Pertama, harga Jagung yang tidak sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) dan Pembelian Jagung oleh Bulog yang syarat administratifnya menyulitkan petani harus melampirkan, NIB dan NPWP Kedua Penolakan terhadap Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat dan Ketiga Persoalan BUMD yang terkesan stagnan.
Mengawali dialog Bupati Dompu, Bambang Firdaus menyampaikan secara garis besar Pemerintah Daerah akan menerima semua aspirasi dan keinginan masyarakat termasuk mahasiswa asal dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tidak anarkis.
Pemerintah Daerah tidak berdiam diri, dan akan tetap menjawab persoalan yang terjadi, kami hanya satu tujuan akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat. “Akan tetapi semua persoalan tidak langsung kami kerjakan akan kami petakan dan selesaikan dalam waktu dekat, jangka menengah dan jangka panjang”, ungkapnya.
Dari dialog didapatkan kesimpulan Pertama, mengenai jagung yang tidak sesuai HAP, Pemerintah Daerah sudah semaksimal mungkin bekerja akan tetapi karena hasil produksi Jagung Se Kabupaten Dompu sebesar 500 ribu ton dan over kapasitas Pemda melalui Bulog dengan segala keterbatasannya hanya mampu menyerap puluhan ribu.
Kemudian Satgas Pangan Polres Dompu saat ini tetap mengawal hasil Jagung Petani yang masuk ke Gudang Bulog melalui Kapolsek masing masing di Delapan Kecamatan dan mengeluarkan rekomendasi jagung siapa saja yang berhak menjualnya untuk menghindari antrian panjang di gudang. Hanya 2 sampai 3 truk/hari/Kecamatan dan syarat adminsitratif yang harus dipenuhi bagi petani hanya Foto Copy KTP dan buku rekening dengan nama yang sama.
Kedua sekolah rakyat yang di gagas oleh Presiden Prabowo dibawah naungan Kementerian Sosial, luas sekolah rakyat yang dibutuhkan sesuai arahan Presiden adalah 5-10 hektare yang meliputi ruang kelas untuk SD, SMP, dan SMA beserta seluruh fasilitasnya. Pemerintah Kabupaten Dompu belum menemukan lahan yang luas dan pas untuk pembangunannya dan untuk tahun 2025 ini sekolah tersebut belum bisa direalisasikan.
Ketiga Pemerintah Kabupaten Dompu saat ini memilki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Rora atau lebih dikenal dengan PDAM dan Perusahaan Daerah Kapoda Rawi.
Untuk PDAM Tirta Rora akan diperbaiki managemennya serta akan diawasi secara ketat agar badan ini bisa membawa perubahan sedangkan Perusahaan Daerah Kapoda Rawi akan dihentikan sementara dan Pemerintah Daerah akan membentuk perusahaan baru di tahun mendatang agar bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dialog berjalan tertib dan lancar dan diakhir acara dilakukan foto bersama dan penyerahan cindera mata dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) berupa Dokumen Manifesto Pendidikan Nasional kepada Bupati Dompu. (K’wis)
