Dompu – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Dompu membahas persetujuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026 bertempat di aula rapat utama, Jum’at (17/10/25).
Pada kesempatan ini Wakil Bupati Dompu Syirajuddin, SH. dalam sambutannya mengatakan, tahun anggaran 2026 hampir seluruh daerah mengalami pengurangan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat yang sangat signifikan, termasuk Kabupaten Dompu sehingga menjadi tantangan kita bersama dalam menghadapi situasi sulit tahun 2026 nanti.
Pengurangan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Dompu dibandingkan dengan tahun anggaran 2025 sebesar Rp..199.330.593.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah),
Adapun rinciannya Dana Bagi Hasil (DBH) berkurang sebesar 87,78%; Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang sebesar 11,13%; Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik berkurang sebesar 91,9%; Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik bertambah sebesar 38,82%; Dana Desa berkurang 13,46%;
Asumsi dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 2026 Kabupaten Dompu setelah dilakukan pembahasan kua-ppas terdapat komposisi struktur sebagai berikut:
- Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.077.012.919.407 (Satu Triliun Tujuh Puluh Tujuh Miliar Dua Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah);
- Belanja Daerah sebesar Rp. 1.151.113.408.013 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Ribu Tiga Belas Rupiah);
- Defisit Murni sebesar Rp. 74.100.488.606 (Tujuh Puluh Empat Miliar Seratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Rupiah);
- Pembiayaan Daerah sebesar Rp..30.000.000.000 (Tiga Puluh Miliar Rupiah);
- Walaupun sudah ditutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah pada struktur RAPBD 2026 namun masih ada sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar (defisit) 44.100.488.606 ( Empat Puluh Empat Miliar Seratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Rupiah)
“Dengan demikian diminta kepada tim TAPD dan tim banggar DPRD lewat pembahasan klinis RKA untuk lebih intens dan mendetail lagi membahas bersama OPD-OPD penghasil PAD untuk menutupi defisit tersebut”ujarnya.
Dihadapan sidang dewan Syirajuddin juga menuturkan, apa yang telah diupayakan dengan baik oleh pimpinan dan anggota DPRD ini merupakan wujud keperdulian akan tanggung jawab bersama, yang telah bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2026.
“Sesuatu hal yang tentunya menjadi langkah penting untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan daerah dengan moto Nggahi Rawi Pahu ini”tutupnya.
Paripurna DPRD dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kurnia Ramadhan,SE.ME dan Wakil Ketua 2 Ismul Rahmadhin, S.Pd.i, kemudian ikut hadir Jajaran Forkopimda, Sekda Dompu Gatot Gunawan PP. SKM. M.M.Kes. Pimpinan Perangkat Daerah,Pejabat Eselon III dan insan pers baik cetak maupun elektronik (K’wis)
