Dompu – Masa aksi yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Dompu (AMRD) melakukan aksi unjuk rasa di Depan Kantor DPRD Kabupaten Dompu, Senin (01/09/25).
Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat dari TNI, Anggota Kepolisian Resort Dompu dan Polisi Pamong Praja berlangsung damai, aman, tertib dan lancar.
Dalam aksi ini berbagai tuntutan yang disampaikan AMRD disetujui dan diterima oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Dompu.
Hadir dalam aksi unjuk rasa ini Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE, Ketua DPRD, Ir. Muttakun, Anggota DPRD sebanyak 26 Orang, Kapolres Dompu, Dandim 1614/Dompu, Sekwan, Kaban Kesbangpoldagri, Kepala Polisi Pamong Praja, Kepala BPKAD, dan Pejabat teras lainnya dilingkup Pemda Dompu.
Adapun beberapa point penting yang menjadi tuntutan AMRD terdiri dari dua isu penting yaitu isu nasional dan isu lokal.
Isu nasional yang menjadi tuntutan dan diarahkan kepada Ketua DPRD, Ir. Muttakun untuk ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Ketua DPR dan Presiden Republik Indonesia terdiri dari;
Segera Sahkan RUU Perampasan Asset, Mendesak Presiden Republik Indonesia agar segera mengeluarkan Peraturan Presiden Pembatalan Kenaikan Pajak dan Tunjangan DPR, Segera lakukan Reformasi di Kubu Polri, Segera Copot Kapolri (Listyo Sigit Prabowo) dan Segera Sahkan RUU Ketenagakerjaan Tanpa Skema Omnibus Law.
Sedangkan isu lokal yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu yaitu Mendesak Bupati dan DPRD Kabupaten Dompu untuk bertanggungjawab dan memberikan solusi terkait penggusuran kaki lima.
Isu lokal lainnya yang disampaikan AMRD Mendesak Bupati Dompu Segera Melakukan Sidak Terkait Kelangkaan dan Kenaikan Gas Elpiji beserta pupuk subsidi.
Mendesak Bupati Dompu supaya membuat Peraturan Bupati (Perbub) Tentang Perlindungan Petani, Mendesak Bupati Dompu dan DPRD segera mengatasi masalah stunting dan Mendesak Bupati dan DPRD Dompu agar transparan dan akuntabel terkait anggaran DBCHT (Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau).
Atas kedua tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Dompu (AMRD) mendapat tanggapan yang baik dan positif dari Ketua DPRD, Ir. Muttakun dan juga dari Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE.
Walaupun sedikit alot dalam menyampaikan aspirasinya setelah mendapat tanggapan (jawaban) yang baik dan positif dari Pimpinan Legislatif (Ketua DPRD) dan Pimpinan Eksekutif (Bupati Dompu) selaku penyelenggara pemerintahan daerah AMRD dapat menerima dengan baik.
Setelah semua tuntutan sudah tersampaikan dan diterima oleh Ketua DPRD dan Bupati Dompu, AMRD langsung membubarkan diri secara teratur.(K’wis)
